MAROS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Maros, Senin (31/8/2026), dan dipimpin langsung Ketua DPRD Maros, Muh. Gemilang Pagessa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Maros, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Maros.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros secara resmi menyerahkan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Maros Muh. Gemilang Pagessa mengatakan, pembahasan perubahan APBD menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setelah dokumen Ranperda diterima, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran bersama pemerintah daerah dengan mencermati seluruh komponen anggaran, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan.
“Setelah Ranperda ini diserahkan, DPRD akan menjalankan fungsi pembahasan bersama pemerintah daerah. Kita akan melihat secara cermat setiap komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan agar perubahan APBD ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gemilang.
Ia menegaskan DPRD Maros akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal selama proses pembahasan berlangsung.
Gemilang juga menekankan agar setiap kebijakan anggaran memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros.
“Pembahasan akan kita lakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kita, seluruh program yang menjadi prioritas daerah dapat memperoleh dukungan anggaran yang proporsional dan tepat sasaran,” katanya.