Maros – Bupati Maros, Chaidir Syam mengajak seluruh pihak untuk menjadikan program inklusi sebagai ajang jihad kemanusian bagi siapa saja yang ingin membuka akses seluas-luasnya untuk pelayanan kaum marjinal.
Hal itu disampaikan Chaidir saat menjadi salah satu pembicara nasional dalam Forum Kemitraan INKLUSI 2023 kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (20/06/2023).
“Mari kita bersama-sama menjadikan program ini sebagai ladang jihad kita bagi kemanusiaan yang sejatinya dilahirkan sama dan tak boleh ada yang termarjinalkan,” kata Chaidir.
Menurut Chaidir, program Inklusi yang saat ini digalakkan di pemerintahannya, memang tidak terlalu familiar. Pasalnya selama ini, pembangunan dan akses pelayanan kepada publik dinilai baik-baik saja.
“Padahal, ada banyak masyarakat kita yang dalam kapasitasnya sebagai penyandang disabilitas, masyarakat miskin atau termarjinalkan, sama sekali tidak terjamah oleh layanan pemerintah,” ungkapnya.
Chaidir mencotohkan, saat ini, sudah ada sekitar seribu orang di 12 desa di Maros, masuk dalam kategori disabilitas yang nyaris tak mendapatkan akses pelayanan dasar dari Pemerintah. Termasuk didalamnya, ada 100 orang anak yang berpotensi putus sekolah.
Akses layanan dasar yang dimaksud itu mulai dari Kartu Tanda Penduduk hingga akses layanan kesehatan. Menurutnya, selama ini pelayanan pemerintah memang tidak menyentuh sebahagian masyarakat yang dalam kategori itu.
“Data ini baru awal di 12 desa yang masuk dalam program kita. Ini jelas sudah membuat kita kaget. Kok masih ada warga kita yang sampai saat ini tidak punya KTP karena kondisinya yang memang termarjinalkan,” lanjutnya.
Chaidir mengaku, hal inilah yang mendorong dirinya untuk membuka ruang seluas-luasnya pada program kabupaten Inklusi agar di Maros kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak pembangunan dan mengakses layanan dasar dari Pemerintah.
“Langkah awal memang saat ini kita lakukan pembaharuan data sekaligus mendorong layanan pemerintah itu jemput bola termasuk membuat regulasi yang khusus terkait itu baik di level kabupaten hingga desa,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, Pihaknya telah membuat sejumlah peraturan sebagai upaya mempercepat program kabupaten inklusi. Diantaranya, Perbup Perlindungan Anak dalam Situasi Khusus serta Perbup Pendidikan Inklusif.
“Di level desa, Pemerintah juga mendorong Penyusunan Peraturan Desa Inklusif, Pengorganisasian Masyarakat melalui Kelompok dan Pengembangan Layanan Berbasis Komunitas,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Muhammad Idrus yg juga hadir dalam acara itu menambahkan, capaian penting Pemkab Maros dari 2021 hingga 2023 dalam program itu, juga sudah mulai terlihat.
“Capaian itu seperti pembentukan forum disabilitas dan komisi daerah disabilitas. Ada juga piloting desa, sekolah dan pendataan kelompok marginal dan rentan,” paparnya.
Lebih lanjut Idrus menegaskan, dirinya saat ini masih terus mendorong seluruh desa untuk ikut merancang program inklusi agar pembangunan bisa ikut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, utamanya disabilitas yang selama ini terpinggirkan.
“Basisnya memang harus dari bawah. Pelibatan semua pihak harus dilakukan agar pembangunan kita bisa dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya.
Selain Chaidir, kepala daerah yang juga menjadi pembicara dalam ajang ini yakni Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin. Keduanya dinilai oleh penyelenggara telah ikut berperan aktif dalam mendorong program inklusi di daerahnya.