Selasa (5/5/2026) seharusnya menjadi lembaran baru yang ceria. Agenda hari itu adalah peluncuran Gerakan Mentor Alumni (Gema) Pro Hukum, sebuah inisiatif besar untuk menjembatani mahasiswa dengan para praktisi hukum berpengalaman. Hadir di sana Rektor Unibos, para Guru Besar seperti Prof. Dr. Ruslan Renggong, serta jajaran dekanat. Suasana khidmat menyelimuti ruangan, menunggu arahan dari Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Unibos, Syamsuardi.

Namun / sejarah mendadak menuliskan narasi yang berbeda.

Suara yang Menggelegar, Pesan yang Menghujam

Syamsuardi naik ke podium dengan wibawa seorang senior yang telah makan asam garam dunia advokasi. Sebagai Ketua DPC Peradi Gowa dan Korwil DPN Peradi Wilayah Timur, suaranya bukan sekadar seremonial. Ia berbicara dengan nada yang tajam, seolah tahu bahwa ini adalah kali terakhir ia bisa menanamkan benih integritas ke dalam sanubari para calon advokat.

“Jangan jadi advokat perampok,” ucapnya mendalam, sebuah kalimat yang kini menggema bagai wasiat keramat.

Ia memberikan peringatan keras tentang betapa krusialnya memilih sosok guru. “Pandai-pandai memilih mentor. Kalau mentormu perampok, kamu akan jadi perampok.”

Kalimat itu menjadi titik kulminasi dari pidatonya. Tak lama setelah kata-kata itu terlontar—hanya hitungan detik—tubuh sang pendekar hukum itu limbung. Syamsuardi jatuh di podium, tepat di jantung acara yang ia gagas sendiri untuk memuliakan profesi hukum.

Duka di Tengah Pengukuhan

Keriuhan berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Arifain Makkulau, SH., MH., salah satu tamu yang sedianya dikukuhkan sebagai mentor, mengenang momen tersebut dengan getir. Kabar duka itu terkonfirmasi dengan cepat: Syamsuardi telah tiada. Ia pergi sesaat setelah memberikan pesan yang sangat menyentuh.

Dunia hukum di Indonesia Timur kehilangan salah satu pilar terbaiknya. Almarhum bukan sekadar nama di atas kertas organisasi; ia adalah motor penggerak yang memfasilitasi pembentukan DPC Peradi Mamuju dan menjadi sosok sentral bagi para advokat di wilayah timur Indonesia.

Warisan Moral yang Tak Terhapus

Acara yang sedianya berlanjut dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan perkenalan 20 mentor seketika terhenti. Seluruh civitas akademika Unibos tersentak. Tidak ada lagi seremoni, yang ada hanyalah doa dan air mata.

Syamsuardi pergi dengan cara yang paling terhormat bagi seorang pendidik dan praktisi. Ia tidak meninggalkan harta atau sekadar jabatan, melainkan sebuah peringatan moral yang akan terus terngiang di koridor-koridor Fakultas Hukum Unibos.

Kematiannya di atas podium seolah memberi penekanan pada pesannya: bahwa integritas adalah segalanya, dan untuk menjaganya, seseorang harus berani berdiri tegak hingga nafas terakhir.

Selamat jalan, Sang Mentor. Pesanmu tentang “advokat perampok” kini bukan lagi sekadar pidato, melainkan manifesto bagi setiap mahasiswa hukum yang ingin melangkah dengan kepala tegak.

Artikel Wasiat Terakhir di Atas Podium: Ketua DPC Peradi Gowa Meninggal Dunia pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Ketua PW GP Sulawesi Selatan, Muhammad Ridwan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh struktur organisasi Ansor di daerah wajib menjaga disiplin organisasi. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Ansor sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi sistem komando dan tata kelola organisasi yang tertib.

PW GP Ansor Sulawesi Selatan tegak lurus terhadap kebijakan dan arahan dari Pimpinan Pusat GP Ansor. Adanya persoalan hukum yang melibatkan mantan Ketua Umum PP GP Ansor, Gus Yaqut, pimpinan pusat telah memberikan mandat kepada Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor untuk memberikan pendampingan hukum secara langsung.

Menurut Ridho, panggilan akrab ketua PW Sulawesi Selatan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memastikan setiap kader mendapatkan hak pendampingan hukum, secara proporsional serta tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

“Pendampingan terhadap Gus Yaqut sepenuhnya ditangani oleh LBH PP GP Ansor yang memiliki kompetensi di bidang hukum, mereka telah ditugaskan secara resmi oleh Ketua Umum untuk mengawal proses hukum dengan pendekatan yang profesional dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.”

Sebagai organisasi kader, GP Ansor memiliki prinsip untuk tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati setiap proses yang sedang berjalan. Oleh karena itu, organisasi memilih menempuh jalur hukum dan mekanisme resmi dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik.

Meski demikian, Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa secara moral dan emosional, para kader Ansor tentu memiliki rasa solidaritas terhadap sesama kader yang sedang menghadapi ujian. Namun dukungan tersebut harus tetap disampaikan dalam koridor organisasi serta tidak menyalahi garis kebijakan pimpinan.

Sebagai sesama kader tentu memberikan dukungan moral agar Gus Yaqut tetap kuat, sabar, dan menjalani proses hukum dengan baik. Namun secara organisasi, tetap mengedepankan sikap yang bijak dan mengikuti arahan pimpinan pusat.

Ketua GP Ansor Sulawesi Selatan mengimbau seluruh kader GP Ansor di Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga nama baik organisasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya keputusan resmi dari lembaga yang berwenang.

Artikel Polemik Kuota Haji, PW GP Ansor Sulawesi Selatan Satu Intruksi Pimpinan Pusat pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Ridwan berhasil meraih 12 suara, unggul tipis dari pesaingnya yang memperoleh 10 suara. Proses pemilihan berlangsung secara demokratis, terbuka, dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta konferensi yang merupakan perwakilan cabang GP Ansor se-Sulawesi Selatan.

Konferwil XVI PW GP Ansor Sulsel tahun 2026 mengusung tema “Digdaya Ansor Menuju Kedaulatan Pangan”. Tema tersebut menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan program organisasi selama masa kepemimpinan mendatang.

Dalam sambutannya usai terpilih, Muhammad Ridwan Yusuf menyampaikan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi serta meningkatkan peran kader dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Ini bukan kemenangan pribadi, tetapi kemenangan seluruh kader Ansor Sulsel. Mari kita bersatu dan bersama-sama membesarkan organisasi,” ujarnya, Minggu malam (15/2/2026).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara GP Ansor dengan pemerintah daerah, pesantren, dan berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan program-program produktif berbasis kader dan komunitas.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat peran pemuda dalam pembangunan sosial, keumatan, dan kebangsaan di Sulawesi Selatan.

Konferwil XVI ini dinilai sebagai momentum strategis bagi GP Ansor Sulsel dalam memperkuat eksistensi organisasi serta meningkatkan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Artikel Muhammad Ridwan Yusuf Terpilih Sebagai Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulsel Periode 2026–2030 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Ketua Panitia Konferwil GP Ansor Sulsel, A. Irfandy, mengatakan bahwa seluruh persiapan teknis dan substansi kegiatan telah dimatangkan untuk memastikan Konferwil berjalan lancar dan khidmat.

“Kami telah menyiapkan seluruh aspek kegiatan, mulai dari registrasi peserta, sidang organisasi, hingga pengamanan dan protokoler. Konferwil ini menjadi momentum penting konsolidasi GP Ansor Sulsel,” ujar Irfandy.

Sekretaris Panitia, Fathuddin, menambahkan bahwa Konferwil kali ini mengusung tema “Ansor Digdaya, Menuju Kedaulatan Pangan”, yang mencerminkan komitmen GP Ansor dalam memperkuat peran pemuda NU di sektor strategis, khususnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Tema ini akan menjadi ruh perumusan rekomendasi organisasi, termasuk penguatan kaderisasi, ekonomi umat, dan kontribusi Ansor di bidang pangan,” jelasnya.
Sementara itu, Bendahara Panitia, Sardi, memastikan kesiapan anggaran dan logistik kegiatan telah dikoordinasikan secara terukur dan transparan bersama seluruh unsur panitia dan pimpinan wilayah.

Konferwil GP Ansor Sulsel ke-XVI rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Pimpinan Pusat GP Ansor, PWNU Sulsel, serta delegasi Pimpinan Cabang GP Ansor se-Sulawesi Selatan.

Panitia berharap Konferwil ini dapat melahirkan kepemimpinan baru yang visioner serta rekomendasi strategis dalam penguatan organisasi, kebangsaan, dan kemandirian ekonomi pemuda Nahdlatul Ulama.

Artikel Panitia Konferwil GP Ansor Sulsel Siap Sambut Peserta di Asrama Haji Makassar pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Sejumlah Ketua Pimpinan Cabang (PC) menilai pengalaman dan rekam jejak Rizal menjadikannya sosok yang paling kapabel untuk menahkodai organisasi pemuda Nahdlatul Ulama tersebut, kata Imran Wijaya selaku MC sesuai Keterangannya Jum’at (23/01/2026).

Ketua PC GP Ansor Makassar, Muhammad Rizal Burahmat, yang juga menjabat sebagai Bendahara PW Ansor Sulsel, dianggap sukses dalam melakukan konsolidasi organisasi. Salah satu indikator keberhasilannya adalah pembentukan 13 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan di Kota Makassar, terang Imran Wijaya.

Senada dengan hal itu, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luwu Timur Budiman, bersama Ketua PC GP Ansor Luwu Utara Appra, dan beberapa Ketua-Ketua Pimpinan Cabang lain secara senada menegaskan bahwa pengalaman Rizal dalam memimpin Ansor Makassar adalah bukti nyata kemampuannya.

“Melihat rekam jejaknya yang mampu membentuk 13 kepengurusan di Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Makassar dan pengalamannya sebagai Bendahara PW, Muhammad Rizal Burahmat sangat layak memimpin PW GP Ansor Sulsel ke depan,” kata Budiman.

Dukungan serupa datang dari Ketua PC GP Ansor Pinrang, Sahabat Salman. Ia menyebut Rizal sebagai salah satu kader terbaik yang dimiliki Sulawesi Selatan saat ini.

Menurutnya, kapasitas intelektual dan manajerial Rizal sudah sangat teruji di lapangan, kata Salman.

“Beliau adalah salah satu kader Ansor terbaik di Sulsel. Dengan pengalamannya, Rizal sangat layak untuk bertarung dan memimpin dalam posisi sebagai Ketua PW Ansor Sulsel,” tandas Salman.

Sebagai informasi, Konferensi Wilayah PW GP Ansor Sulawesi Selatan akan digelar pada tanggal 14 – 15 Februari 2026 yang bertempat di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar.

Artikel Maju di Konferwil PW Ansor Sulsel, Rizal Burahmat Kantongi Dukungan dari Berbagai Daerah pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota turut didampingi Kabag Kesra Kota Makassar, Muh Syarief. Muswil tahun ini menjadi momentum konsolidasi besar keluarga besar Hidayatullah se-Sulawesi Selatan.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Pimpinan Majelis Syuro Hidayatullah Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Ketua Umum DPP Hidayatullah KH. Nasfi Arsyad, Lc., serta Kabid SDI DPP Hidayatullah Sumariadi.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus DPD, amal usaha, badan usaha, serta organisasi pemuda dan muslimat Hidayatullah dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas peran besar Hidayatullah dalam membina umat, memperkuat nilai-nilai keagamaan.

“Pemerintah Kota Makassar siap berkomitmen bersama Hidayatullah untuk menghadirkan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujrnaya.

Lanjut dia, kegiatan ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota selalu membuka ruang untuk menghadirkan program-program kebaikan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kolaborasi ini penting untuk membangun Makassar yang lebih maju, religius, dan berkarakter. Tujuanya bagaimana kepentingan masyarakat,” tutur Munafri.

Ia juga mengajak seluruh kader Hidayatullah untuk terus memperkuat peran dakwah yang menyejukkan, mencerahkan, dan mengedukasi masyarakat.

“Mari kita jadikan dakwah sebagai gerakan pencerahan. Dakwah yang moderat, menguatkan persatuan, dan membawa manfaat bagi seluruh warga,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH. Nasfi Arsyad, menegaskan bahwa Muswil merupakan ajang strategis untuk melakukan evaluasi, memperkuat struktur organisasi, serta menyusun arah gerak dakwah ke depan.

“Muswil adalah momen penting untuk meneguhkan kembali struktur, meningkatkan kualitas SDM, serta memperluas peran dakwah Hidayatullah di tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan dakwah ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan organisasi yang solid.

“Semoga hasil Muswil ini mampu menjadi pijakan kuat dalam memperkuat kontribusi Hidayatullah bagi masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembinaan umat,” tukasnya.

Artikel Buka Muswil Hidayatullah, Munafri Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Kota Religius pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK), Pemprov secara serentak melaksanakan penandatanganan kontrak bersama kontraktor pelaksana untuk tiga paket Preservasi Jalan Kontrak Tahun Jamak (Multiyear Contract) Tahun Anggaran 2025-2027. Merupakan bagian dari Multiyears Project (MYP) 2025-2027 atau MYP 3,7.

Penandatanganan yang meliputi Paket I, Paket IV, dan Paket V ini berlangsung di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 5 Desember 2025. Total nilai kontrak untuk ketiga paket ini mencapai Rp1,43 Triliun, dengan cakupan penanganan sepanjang lebih dari 805 kilometer ruas jalan provinsi.

Paket I, yang nilai kontraknya mencapai Rp430,7 Miliar untuk penanganan sepanjang 300,24 km, berfokus pada wilayah selatan.

Ruas-ruas yang dicakup meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Sinjai, dan Bulukumba.

Di antara yang menjadi prioritas utama adalah ruas-ruas dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tinggi yang sering menjadi keluhan, seperti Jalan Hertasning dan Aroepala di Makassar menuju Gowa.

Selain itu, Paket I juga mencakup ruas vital di Gowa (Jalan Tun Abdul Razak, Jalan HM Yasin Limpo, Burung-Burung – Bili-Bili, Sungguminasa – Malino), hingga ke Sinjai dan Bulukumba (ruas Batas Sinjai – Palampang, ruas Tanete – Tanaberu, dan ruas Kalimporo – Sumalaya – Batas Sinjai).

Sementara itu, penandatanganan juga dilakukan untuk Paket IV (Rp615,6 Miliar) dan Paket V (Rp383,5 Miliar), dengan total nilai Rp999,1 Miliar, yang berfokus pada wilayah tengah, mencakup Barru, Soppeng, Wajo, Bone, dan Pangkep, dengan total penanganan 505,55 km.

Penandatanganan kontrak masif ini dihadiri oleh jajaran DBMBK Sulsel, Inspektorat Sulsel, Bappelitbangda Sulsel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Tim Ahli Gubernur, serta pihak kontraktor (Permata-Tri Star-Kharisma KSO untuk Paket I; Nindya Karya, Amal, dan Indec KSO untuk Paket IV & V) dan konsultan.

Kepala Bidang Jalan DBMBK Sulsel, Irawan, menyampaikan bahwa proyek-proyek ini adalah wujud nyata dari komitmen Pemprov dalam merespons keluhan masyarakat.

Artikel Program MYP 2025-2027: Pemprov Sulsel Tanda Tangani Kontrak 3 Paket Preservasi Infrastruktur Jalan 805 Km Senilai Rp1,43 Triliun pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Acara yang berlangsung di Best Western Hotel pada Kamis, 16 Oktober 2025, tersebut memiliki dua agenda utama bagi PMII Makassar: mengikuti bimtek sistem pelaporan digital dan secara resmi meregistrasikan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan untuk periode 2025-2026.

Bimtek aplikasi Sistem Pelaporan Organisasi Cepat, Responsif, dan Up to Date (SAPPO CARADDE) ini bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi organisasi di Makassar. Kehadiran sekitar 23 perwakilan dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadikan forum ini sebagai ajang strategis untuk konsolidasi dan pengakuan.

Di tengah forum yang khidmat, Muh. Arfiansyah Aris tidak menyia-nyiakan kesempatan. Setelah menyerahkan berkas registrasi SK, ia mengambil momen untuk berbicara di hadapan seluruh peserta dan perwakilan Kesbangpol. Dengan suara yang lugas dan penuh keyakinan, Arfiansyah menegaskan status kepengurusannya.

“PMII Kota Makassar yang legal itu adalah kami yang telah dilantik oleh Pengurus Besar,” tegas Arfiansyah.

Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian forum. Penegasan ini dinilai bukan sekadar kalimat biasa, melainkan sebuah deklarasi publik untuk meredam potensi dualisme atau klaim dari pihak lain yang mungkin mengatasnamakan organisasi yang sama. Disaksikan langsung oleh aparatur pemerintah dan para pimpinan organisasi lain, pernyataan ini secara efektif memperkuat posisi kepengurusan Arfiansyah sebagai satu-satunya entitas PMII Cabang Makassar yang diakui secara de jure oleh struktur pusat dan de facto oleh pemerintah kota.

Langkah ini dianggap cerdas dan taktis. Dengan mendaftarkan SK kepengurusan periode 2025-2026 ke Kesbangpol, PMII di bawah komando Arfiansyah telah memenuhi syarat administratif. Sementara itu, dengan penegasan verbal di forum publik, mereka juga mengunci pengakuan politis dan sosial dari sesama organisasi.

Dengan demikian, PC PMII Kota Makassar tidak hanya menunjukkan komitmennya untuk patuh pada aturan administrasi pemerintah melalui partisipasi dalam bimtek SAPPO CARADDE, tetapi juga berhasil menggunakan platform tersebut untuk mengukuhkan eksistensi dan legalitasnya secara menyeluruh. Kini, mereka memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan roda organisasi dan program kerja ke depan tanpa keraguan dari pihak eksternal.

Artikel Di Hadapan Puluhan OKP, Ketua PMII Kota Makassar Tegaskan Legalitas di Forum Kesbangpol pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Gerakan Sulsel Anti Mager ini bertujuan mengajak masyarakat, khususnya warga Sulawesi Selatan, untuk terus menjaga semangat dan produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam suasana penuh kebersamaan, para peserta diajak untuk tidak hanya bergerak secara fisik, tapi juga menguatkan tekad dan motivasi agar terus maju menghadapi segala tantangan.

“Kami mengapresiasi semangat positif para peserta yang telah bergabung dalam acara ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pengingat bahwa kita harus terus melangkah maju, menjaga kesehatan jasmani dan rohani,” ujar Ketua Panitia.

Selain sebagai ajang penggerak kesehatan dan motivasi, Sulsel Anti Mager juga menjadi wadah penguatan solidaritas sosial antarwarga. Peserta yang datang dari berbagai latar belakang bersatu dalam satu tujuan, membangun kebiasaan hidup aktif yang berdampak baik secara individu maupun komunitas.

Salamaki’ tapada salama’, sebuah ungkapan khas yang berarti “semoga selalu sehat dan selamat”, menjadi semangat penutup acara. Pesan ini mengingatkan bahwa menjaga kesehatan dan tetap semangat adalah kunci utama dalam meraih kesejahteraan bersama.

Dengan suksesnya kegiatan Sulsel Anti Mager hari ini, diharapkan momentum ini dapat berlanjut dan menjadi gerakan rutin yang memotivasi masyarakat Sulawesi Selatan untuk terus aktif berkarya dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Tetap jaga semangat dan terus melangkah maju! Sulsel semakin kuat dengan langkah-langkah positif yang kita ambil bersama.

Artikel Ratusan Ribu Peserta Ikuti Sulsel Anti Mager pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

“Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat terutama di bidang kamar Perdata,” Ungkap Andi Basmal di Kanwil Sulsel, Minggu (09/02/2025).

Kolaborasi dan Sinergi ini diperkuat melalui pertemuan yang dilakukan Kepala BHP Makassar, Oryza dengan Ketua Pegadilan Negeri Makassar, I Wayan Gede Rumega di Kantor BHP Makassar.

Hal ini merupakan momen silaturahmi sekaligus ajang perkenalan, Ketua PN Makassar yang baru bertugas selama 2 bulan. Fokus utama pertemuan adalah membangun kolaborasi antar institusi untuk memberikan layanan hukum yang komprehensif kepada masyarakat.

Kepala BHP Makassar, Oryza menyampaikan capaian signifikan atas kerjasama dengan Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara kepailitan. Lembaga berhasil menyelesaikan penetapan kepailitan dari Pengadilan Niaga dalam kurun waktu 1 tahun, yang biasanya membutuhkan waktu 2-4 tahun.

“Pertemuan ini menandai komitmen bersama PN Makassar dan BHP Makassar dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif, efisien, dan berbasis pada perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat,” Ujarnya.

“Fokus utama kolaborasi ini adalah mempercepat proses penyelesaian perkara kepailitan, meningkatkan kualitas layanan hukum dibidang perlindungan hak keperdataan masyarakat Makasar, dan memberikan kepastian perlindungan hak keperdataan bagi masyarakat.

Ketua Pegadilan Negeri Makassar, I Wayan Gede Rumega menyampaikan bahwa sejatinya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi memang diperlukan kerjasama,” ungkap Wayan.

Dalam pertemuan tersebut ini, kedua pihak optimis bahwa kerjasama yang solid antar instansi merupakan kunci utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Artikel Kakanwil Kemenkum Sulsel Apresiasi Sinergi BHP Makassar dengan Pengadilan Negeri Makassar pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.