Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII itu Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai inspektur upacara.

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII ini, Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada para bupati/wali kota dan gubernur.

Kepada awak media, Bupati Maros. HAS Chaidir Syam mengatakan, Alhamdulillah kami diundang untuk menghadiri agenda Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2024.

“Agenda ini memang rutin digelar setiap tahunnya. Dan Alhamdulillah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kita kesempatan untuk berhadir dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maros” kata Bupati Chadir.

“Ini juga menjadi kesempatan untuk kita melihat seperti apa Otonomi Perkembangan Daerah di Provinsi lain dalam artian kita kedepan bisa melakukan regulasi ekonomi dan inovasi baru, sekaligus menjadi pijakan untuk kita mengevaluasi perkembangan daerah guna kesejahteraan masyarakat” ungkap Mantan Ketua DPRD Maros ini.

Tema peringatan tahun ini adalah Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.

Tema ini merupakan cermin terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Sekedar diketahui, Kabupaten Maros terkenal akan kebersihan dan keindahan taman kota.

Pemkab Maros telah memiliki berbagai best practices yang diwujudkan dalam inovasi dan program dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Antara lain telah diapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang menyerahkan Penghargaan Adipura sebagai Prestisius Bidang Kebersihan untuk Kategori Kota Kecil yang ke-8 kalinya bersama sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kota Surabaya ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara efektif dan efisien, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Guntur Rafsanjani 

Artikel Diundang Kemendagri, Bupati Maros Hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Muscab ke II IKA-PMII Maros tersebut dalam rangkaian kegiatan persiapan Muscab ke II IKA-PMII Maros yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana Muscab Ke II PC IKA-PMII Maros, Hasanuddin menyatakan, silaturahmi dan koordinasi ini ialah bagian dari agenda panitia Muscab yang sangat penting untuk disampaikan ke publik, terlebih lagi kepada Pemerintah Kabupaten Maros dan unsur Forkopimda dalam hal ini Ketua DPRD Maros.

“Selain dari Ketua DPRD Maros yang telah kami datangi, Bupati dan Wakil Bupati Maros juga telah kami datangi untuk silaturahmi dan koordinasi, kata Mantan Ketua PMII Komisariat STAI DDI Maros itu.

Silaturahmi dan koordinasi dihadiri oleh kami selaku ketua panitia, bendahara panitia Sahabat Muhammad Agung dan juga dibersamai oleh Sahabat Abrar Rahman selaku Wakil Ketua I Pengurus Cabang IKA-PMII Maros.

Dalam kesempatan silaturrahim tersebut, Ketua DPRD Maros H. Andi Patarai Amir menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana kegiatan PC IKA-PMII Maros yang akan menggelar Musyawawah Cabang Ke II.

InsyaAllah kami selaku Pimpinan DPRD Maros akan ikut mensukseskan kegiatan Muscab IKA-PMII Maros, tambah Mantan Ketua Partai Golkakar Kabupaten Maros itu.

Agenda kegiatan Muscab ke II IKA PMII Maros tentunya kami respon baik dan semoga dapat terlaksana dengan lancar, dan kami juga akan tindak lanjuti dari permohonan panitia Muscab IKA PMII Maros, ucap Andi Aso sapaan akrab Ketua DPRD Maros itu.

Sementara itu, Wakil Ketua I Pengurus Cabang IKA-PMII Maros, Abrar Rahman berharap ada sinergi dan kolaborasi dengan semua unsur Forkopimda di Kabupaten Maros dengan PC IKA-PMII Maros.

Kami terbuka untuk memberi kontribusi konstruktif dalam bentuk ide dan gagasan terhadap semua produk hukum dalam hal ini peraturan daerah yang akan ditelurkan melalui lembaga legislatif ini, kata salah satu pendiri PMII Maros itu.

Pengurus Cabang IKA-PMII Maros kedepan, berharap besar melaui lembaga legislatif ini lahir Perda Pesantren sebagai perda inisiatif DPRD Maros, harap Mantan Ketua GP Ansor Maros tersebut.

Pewarta: Guntur Rafsanjani

Artikel Jelang Muscab ke II IKA-PMII, DPRD Maros Full Dukungan! pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kepada awak media, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Maros menerangkan “jika agenda rapat ini merupakan hal yang biasa. “Kegiatan ini adalah hal rutin dilaksanakan legislator sebelum melakukan pemabahasan sesuatu yang berkaitan dengan tugas sebagai Wakil rakyat,” ujarnya saat ditemui di di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Maros. Selasa (23/4/2024)

Rapat LKPJ bagi anggota dewan disesuaikan dengan apa yang akan dibahas dan urgen untuk kepentingan rakyat. “Untuk lokus pembahasan kali ini ialah terkait Pembahasan Lanjutan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun 2023” ungkap Hasmin Badoa.

Artikel Legislator DPRD Maros Gelar Rapat Pembahasan (LKPJ) Bupati Akhir Tahun 2023 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Juga terpantau di sejumlah ruas jalan poros hingga pelosok desa, terpasang sejumlah baliho yang bertuliskan “Lanjutkan Hatikita Keren”. Sehingga hal ini semakin membuktikan bahwa keduanya masih kompak untuk melanjutkan masa periode baru.

Kelanjutan paket Chaidir Syam dan Suhartina Bohari di Pilkada Maros 2024 juga diungkapkan juru bicara Maros Keren, Chaerul Syahab.

Kepada awak media, Chaerul Syahab mengungkapkan keberlanjutan pasangan yang mengusung tagline Hati Kita Keren tersebut.

“Iya, paket Hati Kita Keren/Maros Keren Jilid II,” katanya pada Senin malam, (22/04/2024).

Chaerul juga mengatakan Demokrat adalah partai pertama tempat mengambil formulir pendaftaran.

“Demokrat partai pertama tempat megambil formulir, karena memang baru partai ini yang buka pendaftaran,” jelasnya.

Untuk pengambilan formulir selanjutnya, Chaerul menyebut kemungkinan PKB.

“Kemungkinan partai yang membuka pendaftaran dalam waktu dekat ini PKB. Jadi dalam waktu dekat ini akan mengambil formulir di PKB,” sebutnya. (***)

Pewarta: Guntur Rafsanjani 

Artikel Optimis dan Kompak, Kader PAN dan Golkar Ambil Formulir di Demokrat. Dipastikan Chaidir-Suhartina Masih Berduet pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Agenda bertajuk “BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan mengelola potensi SDM dan SDA Desa secara berkelanjutan” dirangkaikan dengan Focus Discussion Group dan dihadiri oleh Pengurus Bumdes Se-Kabupaten Maros.

Harmin, SE, MM. Ketua DPD BKNDI Kabupaten Maros, mengatakan, “kita membahas kegiatan yang sangat strategis guna mendorong pengembangan BUMDes di Maros” katanya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa agenda BUMDes ini mengusulkan advokasi terkait lembaga hukum yang ada di Desa.

“Saat ini di Maros terdiri 80 Desa, namun hanya ada 21 desa yang berbadan hukum. Sehingga kita tentu berharap agar semua BUMDes yang ada di Kabupaten Maros itu sudah berbadan hukum kedepannya” ungkap Harmin, SE, MM.

“Apa yang menjadi persyaratan untuk BUMDes agar berbadan hukum ialah legalitas dan itu disodorkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Maros. Kita sudah berkoordinasi untuk diupayakan semua Desa di Maros sudah berbadan hukum” sambungnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Maros, Drs.Idrus, M.Si. Menjelaskan. “Kami membahas tentang peningkatan SDM BUMDes, sambil menerangkan tentang betapa pentingnya BUMDes yang berbadan hukum. Agar nantinya ketika ada Program Pemerintah akan ada keterlibatan secara langsung”

“Apalagi ketika BUMDes memiliki legalitas, akan bisa mengakses beberapa program pemerintah lainnya yang selama ini mungkin hanya penyertaan modal dari desa tapi kalau BUMDes berbadan hukum akan mendapatkan kerjasama dari Pemerintah baik berupa dana Hibah maupun bantuan lainnya” terangnya.

“Karna kalo BUMDes hanya mengandalkan dana dari pemerintah desa itu terbatas sekali, karna banyak program desa yang lain membutuhkan dukungan dana, tentu kita harap BUMDes ini bisa bertumbuh menjadi pendorong ekonomi yang ada di desa” sambung Kadis PMD Pemkab Maros ini.

“Kita berharap agar BUMDes bisa menjadi agen di Desa. Kalau misalnya memang ada potensi di Desa seperti potensi pertanian, perikanan dan peternakan. itu nanti BUMDes Fasilitasi untuk pemasarannya” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Maros, Drs.Idrus, M.Si.

Artikel Peduli Kesejahteraan Masyarakat Desa, DPD BKNDI Maros Gelar Diskusi Peningkatan SDM BUMDes pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kehadiran nya adalah merupakan rangkaian Safari Ramadhan 1445 H di Sulawesi Selatan.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan merasa bersyukur dan terhormat dikunjungi oleh Syeikh Omar.

“Alhamdulillah, kita kedatangan Ustad Omar dari Palestina. Beliau menggambarkan bagaimana rakyat Palestina berjuang mempertahankan tanah mereka,” ungkapnya.

Chaidir dalam keterangannya berkomitmen untuk terus mendukung seluruh masyarakat Palestina.

Pihaknya akan terus mengajak secara kemanusiaan dalam memberikan doa dan dukungan.

“Insyaallah kita semua secara kemanusiaan akan terus memberikan doa dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaan,” bebernya.

Kunjungan Syeikh Omar Ahmad Mohammad Abu Kudeir di Sulawesi Selatan kabarnya akan berlangsung sejak tanggal 11-20 Maret 2024.

Difasilitasi oleh Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP) Sulsel, ia akan berkunjung ke beberapa daerah, diantaranya Makassar, Maros, Gowa, Bulukumba dan Selayar.

Ketua KNRP Sulsel, Bachtiar usai berkunjung mengatakan senang atas sambutan hangat Bupati maros. Menurutnya, Bupati Maros merespon baik dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan KNRP.

“Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Maros. Semoga melalui momentum bulan Suci Ramadhan ini, kemerdekaan bisa terwujud di daerah Palestina,” katanya.

Bachtiar menjelaskan, kehadiran Syeikh Omar merupakan kegiatan Safari Ramadhan, mengusi ceramah dan taklim di beberapa masjid di Sulsel, termasuk di Maros.

Selain itu, Syeikh Omar juga akan bertemu dengan beberapa yayasan, lembaga, dan tokoh-tokoh serta beberapa pengusaha.

“Kami juga memperlihatkan dokumentasi penyerahan bantuan ke Palestina. Terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Maros atas donasi, sumbangan dan doanya untuk warga masyarakat Palestina,” pungkasnya.*

Artikel Ramadan Mabbarakka’ Bupati Maros Terima Kunjungan Ulama Palestina pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Di Kabupaten Maros misalnya, usai kasus dugaan money politik berupa sembako, kini muncul lagi dugaan yang sama berupa tandon air yang sebelum pemilu dibagikan oleh oknum calon anggota legislatif (Caleg) kemudian ditarik kembali lantaran tidak mendapatkan dukungan suara.

Kasus tersebut pertama kali beredar melalui video yang diupload ke media sosial facebook. Kemudian video tersebut dibagikan ke aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan video yang beredar, seorang warga yang diduga berdomisili di Kecamatan Lau, melakukan perekaman menggunakan bahasa Makassar sambil menyebut caleg dan roti Maros.

“Roti Maros ka, dibetai caleg na jari na allei moterek. Tena siap,” ucap warga yang merekam dalam bahasa Makassar.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Muhammad Gazali saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya mengirim tim untuk menelusuri keabsahan dari informasi tersebut.

“Kami tindaklanjuti. Kita buatkan tim untuk melakukan penelusuran terkait video tersebut,” katanya. Kamis, 22 Februari 2024.

Selain video tersebut, Bawaslu Maros saat ini juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil) 5 Maros. Daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Tanralili, Tompobulu dan Moncongloe itu sebelumnya juga beredar kabar salah satu oknum Caleg yang membagikan sembako untuk meraup dukungan suara.(*)

Artikel Dugaan Money Politik Mencuat Usai Pencoblosan di Maros, Sebut-Sebut Roti Maros? pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Hal ini diungkapkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Maros, Syam Sofyan.

Menurutnya, untuk pembayaran gaji ASN bulan januari ini, pihaknya menyediakan anggaran Rp26.916.593.700. Anggaran ini

sudah termasuk PNS, P3K, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Kami siapkan anggaran gaji untuk ASN saja itu sekitar Rp24 Miliar lebih. Namun karena ada tambahan PPPK, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jadi totalnya kurang lebih Rp26,9 miliar,” bebernya.

Dia menjelaskan, pembayaran gaji ASN kali ini berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia.

“Kami sementara menunggu SPM dari OPD, meskipun begitu kami pastikan akan cair tidak lewat dari 2 Januari 2023. Kita bayarkan dengan aplikasi SIPD RI yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Terkait kenaikan gaji ASN 8% yang telah ditetapkan, pihaknya mengakui masih menunggu juknis pusat untuk pencairannya.

“Sudah kami masukkan di APBD 2024. hanya saja kami masih menunggu juknis. Semoga dengan kenaikan gaji 8% ini bisa meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan daerah,” pungkasnya.(Gtr/Edt)

Artikel Bayar Gaji ASN Pemda Maros Terapkan Sistem SIPD-RI pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

“Sebenarnya bukan penutupan total. Tetapi hanya akan ditutup pada waktu jam kerja mulai dari pukul 09.00-16.00 Wita atau selama 7 jam untuk fokus pelebaran dan pengaspalan di Hutan Karaengta,” ujar Kabid Angkutan Jalan Dishub Sulsel Mansyur Yahya kepada media. Kamis (28/12/2023).

Mansyur mengatakan, penutupan jalan di Hutan Karaengta sudah dilakukan rapat bersama stakeholder terkait. Dia menyebut secara teknis jalan harus ditutup karena pekerjaan tahun jamak.

“Tahun jamak itu anggarannya 3 tahun mulai 2022, 2023, dan 2024. Izinnya hanya sampai 2024 akhir. Kapan tidak dilakukan penutupan ditakutkan tidak selesai sampai 2024, dan di Kappang (Hutan Karaengta) itu merupakan cagar alam, ketat pengawasannya dari UNESCO,” katanya.

Mansyur menerangkan, kawasan Hutan Karaengta merupakan jalan nasional yang dikerja pada zaman Belanda dengan lebar jalan 4,5 meter. Sedangkan standar jalan nasional semestinya 7 meter dengan bahu jalan 1,5 hingga 2 meter untuk bagian kiri dan kanan.

“Tahun 2024 sudah masuk untuk pekerjaan ekstrem pelebaran dan pengaspalan. Kapan tidak ditutup nanti dikhawatirkan tidak selesai sampai akhir. Penutupannya juga sebenarnya bukan ditutup total, hanya waktu jam kerja saja rencana dari Balai Jalan,” terangnya.

Dia menambahkan, pihak Balai Jalan sudah bersurat ke Polda Sulsel untuk melakukan prosedur penutupan jalan. Regulasi penutupan jalan juga masih sementara dibahas.

“Regulasinya masih berproses, Balai Jalan sudah bersurat ke Dirlantas Polda Sulsel dan Kemenhub. Kami Dishub hanya mewadahi, kami berani ikut serta melakukan penutupan kalau sudah ada payung hukum,” jelasnya.

“Kami masih bahasakan wacana itu penutupan karena regulasinya masih digodok. Untuk rencananya kan 6 sampai 7 bulan, dan bisa saja itu lebih cepat,” sambung Mansyur.

Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulsel Bahar menambahkan Jalan Poros Camba hanya akan diterapkan sistem buka tutup tahun depan. Namun skema ini masih akan dikaji lebih mendalam.

“Hasil rapat terakhir akan di berlakukan buka tutup, yaitu buka dari pukul 09.00-16.00 lalu tutup pukul 16.00-09.00 Wita, dan sementara akan dikaji ulang,” ujar Bahar.

Diberitakan sebelumnya, kontraktor mengungkap wacana penutupan total Jalan Poros Maros-Bone, wilayah Camba, Kabupaten Maros selama 7 bulan pada tahun 2024 batal diterapkan. Rencana itu tidak dijalankan karena warga dinilai belum siap.

“Tidak jadi itu wacana, banyak masyarakat yang tidak siap,” ujar Kuasa Kerjasama Operasional (KSO) PT Lambok Arta Gaya Iwan Subhan, Kamis (28/12).

Iwan mengatakan, penutupan total Jalan Poros Camba Maros bisa berdampak pada ekonomi warga. Kerugiannya dianggap lebih besar jika rencana itu dilakukan.

“Dibatalkan karena lebih banyak kerugian masyarakat. Apalagi kalau 7 bulan ditutup sangat berdampak, dan pemerintah juga menerima respons masyarakat,” katanya. (Gtr/Edt*)

Artikel Batal Tutup Total, Poros Maros-Bone di Camba Bakal Ditutup 7 Jam Setiap Hari pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Pengumuman mengenai keputusan hasil sidang isbat Idul Adha 1444 H disampaikan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama, Minggu (18/6/2023). Hadir dalam sidang isbat itu perwakilan MUI, organisasi Islam, Komisi VIII DPR hingga duta besar negara sahabat.

“Sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Zulhijah 144 H jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masehi,” kata Zainut.

Tim Kemenag sebelumnya memaparkan posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia untuk menentukan awal Zulhijah 1444 H. Kemenag mengatakan posisi hilal di Indonesia pada saat Magrib hari ini masih berada di bawah kriteria baru MABIMS.

“Di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal pada 29 Zulqaidah 1444 H sudah berada di atas ufuk. Namun demikian, masih berada di bawah kriteria imkanur rukyat MABIMS,” kata Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia/Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Ahmad Izzudin dalam pemaparannya.

Izzudin menyebut kriteria baru MABIMS menetapkan secara astronomis, hilal dapat teramati bila bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Sementara menurut Izzudin, pada saat Magrib 18 Juni 2023, posisi bulan di Indonesia tingginya 0 derajat 20 sampai 2 derajat 36 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 94 menit.

“Melihat data tersebut, maka pada hari Ahad, 18 Juni 2023 di seluruh wilayah Indonesia, menurut kriteria Imkan Rukyat Baru MABIMS secara teori diprediksi tidak dapat teramati,” tutur Izzudin.

Artikel Pemerintah Umumkan Iduladha Jatuh Pada 29 Juni 2023 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.