JAKARTA – Survei LRP menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai dua nama teratas pada klaster menteri yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Amran meraih 19,3 persen, disusul Yusril 14,3 persen, dalam survei terhadap 1.200 responden yang digelar pada 27 Oktober hingga 5 November 2026.
Hasil itu dipaparkan Peneliti LRP Arwan Pranata di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), ketika MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menetapkan sidang pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026.
Survei tersebut merekam preferensi publik berdasarkan enam klaster figur, bukan penetapan calon wakil presiden secara resmi. Nama calon tetap harus diajukan Presiden sebanyak dua orang kepada MPR sebelum dipilih dalam sidang paripurna.
Amran disebut dipilih terutama karena posisinya sebagai Menteri Pertanian, kepeduliannya terhadap petani, dan program swasembada pangan. Yusril dinilai memiliki keunggulan karena kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara serta pengalaman panjang dalam pemerintahan.
Kementerian Pertanian masih mencatat Amran sebagai Menteri Pertanian dan pada 12 November 2026 memuat agenda kuliah umumnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, mengenai inovasi, teknologi, dan kemandirian pangan. Sekretariat Kabinet mencatat Yusril sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam susunan Kabinet Merah Putih.
MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) dan menyebut jabatan wakil presiden mulai kosong sejak tanggal tersebut. Rapat gabungan MPR kemudian menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti.
*Amran Teratas di Klaster Kabinet Merah Putih*
Pada klaster menteri Kabinet Merah Putih, Amran memperoleh 19,3 persen, Yusril 14,3 persen, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 10,2 persen. Nama-nama lain dalam klaster tersebut memperoleh angka di bawah 10 persen.
“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” kata Arwan.
Arwan menyebut posisi teratas di setiap klaster menunjukkan figur yang dipersepsikan positif dan diterima publik. “Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” ujarnya.
Hasil itu tidak menunjukkan selisih dukungan dalam satu pemilihan langsung antarseluruh nama, sebab LRP menyusun pertanyaan berdasarkan kelompok asal atau posisi masing-masing figur. Karena itu, angka 19,3 persen milik Amran tidak dapat langsung dibandingkan sebagai peringkat nasional dengan angka 33,7 persen milik kepala daerah tanpa melihat klasternya.
*Lima Klaster Lain dalam Survei LRP*
Pada klaster pimpinan lembaga negara, Puan Maharani berada di posisi pertama dengan 21,4 persen, disusul Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin 17,8 persen dan Ketua MPR Ahmad Muzani 14,2 persen.
Puan disebut dipilih karena posisinya sebagai Ketua DPR, latar belakang keluarga politik, kapasitas sebagai pimpinan partai, serta statusnya sebagai tokoh perempuan. Sultan dinilai merepresentasikan tokoh muda dan daerah, sedangkan Ahmad Muzani dikaitkan dengan posisi Ketua MPR, kedekatannya dengan Prabowo, dan hubungan politiknya dengan Partai Gerindra.
Pada klaster pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menempati posisi pertama dengan 22,3 persen, Bahlil Lahadalia 12,5 persen, dan Muhaimin Iskandar 7,4 persen.
Pada klaster mantan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan memperoleh 22,4 persen, Mahfud MD 18,5 persen, dan Ganjar Pranowo 14,6 persen.
Pada klaster tokoh di lingkaran terdekat Presiden Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad memperoleh 18,4 persen, Teddy Indra Wijaya 15,5 persen, dan Sugiono 9,4 persen.
Sementara pada klaster kepala daerah atau gubernur, Dedi Mulyadi berada di urutan pertama dengan 33,7 persen, disusul Sherly Tjoanda 19,4 persen dan Pramono Anung 10,3 persen.
*MPR Menetapkan Jadwal Pengisian Jabatan*
Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) memutuskan pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. MPR juga membentuk tim verifikasi berkas calon dan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Presiden Prabowo selanjutnya mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna. Dengan jadwal pemilihan pada 2 Desember 2026, dua nama calon harus diterima MPR paling lambat 18 November berdasarkan ketentuan penyerahan calon 14 hari sebelum sidang.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan pemilihan, verifikasi, pemungutan suara, dan pelantikan juga diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib MPR.
Pemilihan wakil presiden pengganti tidak dilakukan berdasarkan hasil survei. Hasil survei hanya dapat menjadi gambaran persepsi publik, sementara pencalonan formal memerlukan keputusan Presiden dan pemilihan MPR.
*Metodologi dan Batas Pembacaan Hasil Survei*
LRP menyatakan survei dilakukan pada 27 Oktober–5 November 2026 terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sampel dipilih dengan metode acak bertingkat atau multistage random sampling dan didistribusikan secara proporsional di seluruh wilayah populasi.
LRP memperkirakan margin of error survei sebesar plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Angka itu merupakan batas galat yang dilaporkan penyelenggara survei dan bukan jaminan bahwa setiap selisih antarnama otomatis bermakna secara statistik.*