JAKARTA – Dinamika politik dan hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut berlangsung di tengah polemik keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran, setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait dokumen tersebut.
Usai menyerahkan surat pengunduran diri di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Gibran terlihat berpamitan dengan sejumlah pimpinan MPR. Momen emosional terjadi ketika dirinya berpelukan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Eddy Baskoro, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.
Raut wajah Gibran tampak sedih saat berpamitan sebelum akhirnya meninggalkan kompleks parlemen menggunakan mobil pribadinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi.
Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran berharap proses administrasi pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Kemendikdasmen telah mengambil langkah administratif dengan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan tidak sah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut mengonfirmasi bahwa pencabutan surat penyetaraan pendidikan tersebut telah dilakukan.
Dengan dicabutnya dokumen itu, Kemendikdasmen juga meminta agar perkara gugatan terkait Suket tersebut di PTUN Jakarta tidak lagi dilanjutkan karena objek sengketa telah dicabut.
Sementara itu, proses hukum di PTUN Jakarta juga menjadi perhatian. Gugatan yang terdaftar dengan Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Sebelumnya, majelis hakim PTUN menolak permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak penggugat karena pihak tergugat dan Gibran selaku tergugat II intervensi menyatakan keberatan. Karena itu, persidangan tetap dijadwalkan berlanjut.
Namun, setelah Kemendikdasmen resmi mencabut Suket penyetaraan pendidikan tersebut, kementerian meminta agar proses persidangan dihentikan karena dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut.
Langkah ini sekaligus menandai tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pengunduran diri Gibran juga tidak terlepas dari dinamika politik di DPR. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik jabatan Wakil Presiden tersebut.
Usulan itu muncul setelah putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. DPR dijadwalkan membahas usulan tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran akhirnya memilih menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Kini, surat pengunduran diri tersebut berada dalam proses tindak lanjut kelembagaan. Penyerahan surat belum dengan sendirinya berarti jabatan Wakil Presiden telah resmi berakhir, karena masih diperlukan proses sesuai ketentuan konstitusi.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik nasional yang menyita perhatian publik. Polemik dokumen pendidikan, putusan lembaga peradilan, pencabutan Suket oleh Kemendikdasmen, hingga pengunduran diri Gibran.