Kamera Maros, 20 Desember 2025 – Di ruang Pola Kantor Bupati Maros, sebuah momen penting dalam peraturan kepemimpinan pemerintahan desa di Sulawesi Selatan resmi dimulai. Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi pada hari Sabtu, 20 Desember 2025. Kegiatan dua hari ini tidak hanya menjadi wadah pemilihan anggota baru, tetapi juga momentum strategi untuk memperkuat sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, demi menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berdaya saing.
Musda kali ini dianggap sebagai langkah krusial dalam menghadapi tantangan pembangunan desa di era yang semakin dinamis. Ketua Panitia Musda ABPEDNAS Sulsel, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa acara ini menjadi forum resmi tingkat provinsi, dengan Kabupaten Maros dipercaya sebagai tuan rumah. “Saat ini, tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari Kabupaten Maros, Gowa, Takalar, Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Sinjai telah hadir,” ujar Iqbal.
Agenda utama Musda yang berlangsung hingga Minggu, 21 Desember 2025 adalah pemilihan pengurus DPD ABPEDNAS Sulsel periode 2025–2031. Keputusan ini diambil setelah Musyawarah Nasional (Munas) ABPEDNAS menetapkan perpanjangan masa kepengurusan menjadi enam tahun, sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas visi dan strategi pembangunan jangka panjang di tingkat desa.
Dalam Serangkaiannya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel, AM Akbar RPN, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Sulsel atas terselenggaranya Musda. Ia menekankan peran krusial BPD sebagai mitra dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. “Terwujudnya desa yang berdaya saing tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi erat antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Forum ini harus menjadi jembatan berbagi informasi dan solusi bagi pemangku kepentingan,” tegas Akbar.
Bupati Maros, Chaidir Syam, ikut memberikan dukungan penuh kepada para peserta Musda. Ia menambahkani pentingnya peran BPD dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Desa yang kuat adalah fondasi Sulsel yang maju. Selamat atas terpilihnya pengurus baru, semoga amanah ini dijalani dengan penuh tanggung jawab,” ucap Chaidir.
Sementara itu, Ketua BKNDI Maros yang hadir secara langsung menyampaikan harapannya agar ABPEDNAS Sulsel menjadi organisasi yang mampu mengembangkan kapasitas BPD. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi prinsip dalam setiap langkah ABPEDNAS,” imbuhnya.
Musda kali ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Deny Purwatiningtyas, serta para tokoh daerah seperti Kapolsek Turikale, Ketua DPRD Maros, hingga Kepala Dinas PMD Maros. Kehadiran mereka menegaskan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap agenda transformasi pemerintah desa.
Masa Depan Kepemimpinan Desa
Dengan terpilihnya pengurus baru yang akan dilakukan, ABPEDNAS Sulsel diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan kebijakan desa selaras dengan aspirasi masyarakat. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi enam tahun menjadi tantangan sekaligus peluang untuk merancang program pembangunan jangka panjang, yang mempertimbangkan potensi dan keunikan desa masing-masing.
Musda 2025 ini bukan sekedar formalitas, namun menjadi titik awal bagi Sulsel dalam menyusun jalan menuju pemerintahan desa yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang dijalin di forum ini, harapan akan desa-desa yang lebih maju dan sejahtera semakin menguat.
