MAROS, Kameraliputan.com – Kerusakan total Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Kecamatan Simbang, telah memaksa Pemerintah Kabupaten Maros menghadapi tantangan infrastruktur yang mendesak sekaligus mahal. Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp25 miliar untuk pembangunan kembali, Komisi II DPRD Maros meminta Pemkab segera memprioritaskan proyek rehabilitasi total tersebut dalam daftar pembangunan tahun 2026, meskipun saat ini alokasi yang tersedia masih jauh dari kata cukup.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, mengungkapkan bahwa Jembatan Haji Bohari bukan hanya sekadar jalur penghubung, melainkan akses vital yang kini lumpuh total.
“Kami sudah berkomunikasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros. Tujuannya adalah memastikan bahwa rehabilitasi jembatan ini masuk dalam daftar utama prioritas,” ujar Marjan, Minggu (23/11/2025).
Jurang Anggaran Rp22 Miliar
Meski dorongan politik telah diberikan, kendala terbesar yang dihadapi Pemkab Maros adalah keterbatasan fiskal. Berdasarkan perhitungan teknis yang telah disiapkan, biaya yang diperlukan untuk merobohkan dan membangun kembali jembatan secara total mencapai angka fantastis, yakni Rp25 miliar.
Ironisnya, Dinas PU Maros dilaporkan baru mengalokasikan sekitar Rp3 miliar untuk tahun anggaran 2026. Ini berarti, Pemkab masih memiliki jurang pendanaan senilai Rp22 miliar yang harus ditutup.
“Angka Rp3 miliar itu memang belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan. Kami berharap besar ini bisa kita selesaikan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dalam upaya mengatasi defisit anggaran ini, Marjan Massere menekankan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan fiskal daerah secara ketat, khususnya pada semester kedua. Strategi yang diusung adalah berharap adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat dialokasikan khusus untuk perbaikan infrastruktur krusial ini.
“Mudah-mudahan ada dana transfer pusat yang bisa dianggarkan untuk perbaikan jembatan. Ini adalah satu-satunya harapan untuk menutup kekurangan Rpmiliar tersebut,” tambahnya.
Tambahan informasi penting, politikus yang juga Ketua KONI Maros ini menegaskan bahwa status Jembatan Haji Bohari kini telah resmi menjadi aset daerah setelah dihibahkan oleh keluarga Haji Bohari kepada Pemkab Maros, mempermudah proses legalitas pembangunannya.
Komitmen Bupati: Hindari Penanganan Setengah-Setengah
Di sisi lain, Bupati Maros, Chaidir Syam, memberikan penegasan bahwa Pemkab sejak awal memang menghindari perbaikan atau rehabilitasi biasa yang bersifat tambal sulam. Hal ini didasarkan pada rekomendasi konsultan teknik.
“Dulu kita memang takut kalau hanya rehab biasa, karena menurut konsultan harus dirobohkan total. Konstruksinya sudah tidak tahan lagi,” jelas Bupati Chaidir Syam.
Keputusan untuk merobohkan total dan membangun ulang jembatan ini, meskipun memerlukan biaya besar, dianggap sebagai langkah terbaik untuk memastikan kekuatan dan ketahanan infrastruktur jangka panjang.
Saat ini, langkah awal yang sedang dipersiapkan oleh Pemkab adalah pembersihan lokasi secara menyeluruh sebelum pembangunan fisik dengan konstruksi baru dapat dimulai.
Menanggapi keresahan masyarakat atas terganggunya akses utama, Marjan Massere meminta warga untuk bersabar. Ia mengakui bahwa ada akses alternatif lain, namun jaraknya terlampau jauh dan tidak efisien.
“Pemerintah sedang berupaya maksimal mencari solusi terbaik. Kami memahami betul kesulitan warga, namun proses penganggaran untuk proyek sebesar ini memang membutuhkan waktu dan perhitungan yang matang,” tutupnya, meyakinkan bahwa pembangunan kembali Jembatan Haji Bohari akan menjadi prioritas utama Pemkab Maros untuk tahun 2026.
